Kau mungkin bisa menutup mulutku, menghentikan aksiku, bahkan memenjarakan aku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan kekuatan IDE, karena 'FIKIRAN' ku dapat merubah DUNIA meski dibawah ancaman mu! (Bunga Mataharry)

Feb 17, 2012

“Freedom on Internet” Pasca SOPA/PIPA: Antara Kebebasan Informasi, Hacktivism & ”Market Interests”



Oleh: Nofia Fitri AZRIEL

“....this bill would establish a system for taking down websites that the Justice Department determines to be dedicated to copyright infringement. The copyright owner would be able to commence a legal action against any site they deem to have "only limited purpose or use other than infringement," and the copyright owner would be allowed to demand that search engines, social networking sites and domain name services block access to the targeted site. It would also make unauthorized web streaming of copyrighted content a felony with a possible penalty up to five years in prison.”


Kutipan diatas adalah point penting Rancangan Undang undang (RUU) SOPA/PIPA yang diajukan anggota parlemen US. Apa sebetulnya yang membuat isu ini menjadi kontroversi dan bagaimana dunia menyikapi fenomena yang kini mulai meredam tersebut, namun telah memunculkan satu tawaran baru ‘OPEN’ karena ketakutan akan ACTA dan pertanyaan tentang ‘freedom on internet.’ 


SOPA & PIPA: Sebuah Deregulasi 

Dunia Maya (bahkan dunia nyata) kembali diguncang isu yang menarik perhatian banyak kalangan dari Akademisi, Policy Makers (pembuat kebijakan) dan Stake Holders, Researcher, Big Companies sampai Internet User/Netter. Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Protect Intellectual Property Act (PIPA) menjadi buah bibir Januari, menuai protes di dunia maya hingga demonstrasi konvensional di wilayah real. SOPA & PIPA adalah RUU yang membatasi para pengguna internet terkait hak cipta. Sederhananya RUU tersebut adalah bentuk meregulasi kembali ‘deregulasi’ hal-hal yang terkait dengan aktivitas di Internet yang melibatkan masyarakat dunia karena minimnya ‘rules’ yang dapat menertibkan internet users. Perlu ditekankan bahwa membuat aturan, tidak melulu membatasi, melainkan juga menegakan keadilan. 




RUU tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pembajakan dan copyright di internet. Diantaranya adalah membolehkan para pemegang suatu hak cipta untuk menuntut situs-situs yang dianggap melanggar aturan tentang hak cipta seperti memfasilitasi atau mempromosikan penjualan produk bajakan. Proses yang akan terjadi mengacu kepada tawaran RUU tersebut adalah si penuntut atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan penutupan domain si pemilik websites yang dituntut, selain dikenakannya hukuman penjara dan dapat dengan mudah menghapus website tertuntut tersebut dari list mesin pencari (search engine) dengan prosedur hukum. Bagaimana Kebebasan dipandang, melihat RUU ini?


Kebebasan Internet & Informasi: Etika & Semangat HACKTIVISM

‘Freedom on Internet’ tidak diberikan sebagai bentuk kebebasan tanpa etika, dan persoalan copyright sama dengan apresiasi terhadap suatu karya dan pembuatnya. Sebagai contoh, ketika para pejuang opensource meng-GNU-kan ciptaannya, mereka memiliki kesadaran tentang membebaskan informasi tanpa ‘rewards.’ Sementara disisi lain ada para pencipta karya/Pemegang Hak Cipta yang memiliki pandangan sendiri tentang sesuatu ‘produk’ yang di ciptakan dari hasil keringatnya/ dan yang didistribusikannya. Inilah yang idealnya menghindarkan seseorang dari aksi piracy ‘pembajakan.’ Sebaliknya beberapa orang yang lain justru mendapat keuntungan lebih dari aksi ‘sharing’ di internet. Karenanya membahas ‘freedom’ di internet harus disinergikan dengan pembahasan tentang ‘ETIKA’ di dunia maya.

Aksi Hacktivism dan Gerakan Anonymus Hacker terhadap pembelaan ‘freedom on internet’ bukanlah sesuatu yang baru di dunia maya. Segala betuk aksi-aksi tersebut dilakukan bukan tanpa kesadaran dan etika. Para hacktivist sadar betul dan memiliki pertimbangan-pertimbangan matang dalam setiap aksi mereka memperjuangkan ‘freedom’ sesuai dengan aturan-aturan yang menertibkan dunia maya. Karenanya memperjuangkan  ‘freedom’ di internet bukan melewati batas-batas mengintervensi milik atau hak orang lain, tidak menyebar informasi tanpa pertanggungjawaban dan motif yang jelas. Inilah mengapa dalam Hacking Computer dikenal istilah ‘Ethic.’



Kepentingan Pemilik Modal dan Intervensi Internet

Perkembangan Internet dan inovasinya adalah bagian dari proses globalisasi dimana masyarakat di dunia terkoneksi oleh teknologi. Seiring dengan proses tersebut, dunia tidak dapat menghindar dari pengaruh politik dan ekonomi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena globalisasi memberi ruang luas kepada kekuatan-kekuatan kapital untuk memiliki pengaruh yang dominan bahkan menghegemoni melalui kepentingan-kepentingan mereka termasuk di dunia maya. Dalam konteks ini lah para kaum ‘capitalist’ tersebut melihat potensi internet sebagai pasar “market”. Benturan-benturan karena motif dari profit orientation tidak dapat dihindari, hingga mengintervensi internet sedemikian rupa. 

Dalam perdebatan SOPA/PIPA bukan sesuatu yang tidak dapat dianalisis ketika Google, Facebook, Wikipedia, Paypal; Bloomberg ; Yahoo ; Twitter; AOL ; Mozilla ; Tumblr; Ebay; Microsoft; Wordpress; Kaspersky; dan lain lain berdiri sebagai oposisi. Sementara Nike, NBC Universal ; Ford Motor Company; Universal Music Group Inc; Xerox Corporation; Walmart; Estee Adidas; Warner Music; Disney dan lain-lain berdiri sebagai Suporters. Oposisi dan Suporter dalam kontroversi SOPA/PIPA tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi dari internet yang mereka pandang sebagai ‘pasar’ untuk jasa dan produk mereka. Karenanya mereka dapat menyetir ‘internet’ dan segala bentuk regulasinya sesuai dengan kebutuhan & kesepakatan antara mereka dengan pembuat kebijakan.


Tentang OPEN dan ACTA



Sources: http://www.keepthewebopen.com


Online Protection & Enforcement of Digital Trade (OPEN) yang diusulkan Google mencoba mengantisipasi dampak dari Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) sebagai solusi ‘jalan tengah’ untuk SOPA/PIPA. OPEN ini dianggap lebih mampu mengakomodasi kebutuhan Users karena mengatur tentang adanya lembaga hukum internasional yaitu International Trade Commission yang nantinya akan menaungi segala bentuk permasalahan pembajakan di dunia maya. Sedangkan ACTA itu sendiri adalah perjanjian anti pembajakan yang disetujui oleh lebih dari 25 negara termasuk Inggris, US, Singapur, Australia, Kanada dan Jepang –negara-negara besar yang melirik internet sebagai ‘market economy.’- Karenanya penolakan terhadap ACTA harus mempertimbangkan urgensi dari dibentuknya kesepakatan tersebut. 

Persoalan SOPA/PIPA hingga OPEN & ACTA bukanlah satu isu baru terkait ‘freedom’ di dunia maya, khususnya setelah Wikileaks dan Kasus Megaupload, atau 4shared. Selain harus cerdas dalam melihat segala bentuk fenomena ‘freedom’ di internet yang melibatkan isu kontroversial dan kasus-kasus mengglobal terkait intervensi ekonomi-politik, para pengguna Internet yang selama ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dunia maya sesungguhnya memang tidak harus semena-semena terhadap kebebasan di internet itu sendiri, khususnya dalam membebaskan Informasi, bahwa kesadaran, etika, dan pertanggungjawaban harus selalu menjadi pengiring dari hak ‘freedom’ yang dimiliki seorang ‘USER.’ 



1 comment:

AnonStudents said...

After Sopa and Pipa, now
Anti Acta #lulz..
apalah... maunya mereka itu... x_x