Kau mungkin bisa menutup mulutku, menghentikan aksiku, bahkan memenjarakan aku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan kekuatan IDE, karena 'FIKIRAN' ku dapat merubah DUNIA meski dibawah ancaman mu! (Bunga Mataharry)

Jan 9, 2012

E-Government Indonesia untuk Demokrasi Bangsa

Oleh: Nofia FITRI


Kemajuan teknologi internet hari ini sesungguhnya bermanfaat untuk menghasilkan suatu konsensus sosial-politik yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan online dengan melibatkan rakyat dan pemerintah melalui diskusi ruang publik. Setidaknya hal tersebutlah yang mulai terjadi di negara-negara maju dan berkembang yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan eksistensi ruang maya. Konsensus kedua belahpihak tersebut nantinya akan menghasilkan satu kebijakan bersama ‘common decision’ yang berfungsi sebagai input dalam pembuatan kebijakan ‘making policy process’ oleh para decision makers dan stakeholders. Disinilah prinsip-prinsip demokrasi dan internet atau yang istilahnya dikenal sebagai ‘E-Democracy’ bertemu dalam konteks politik dan teknologi modern yang kemudian berujung kepada sebuah cita-cita ‘E-Government’ untuk masa depan bangsa.

Sistem E-Government hari ini kerap menjadi acuan dan jalan bagi negara-negara di dunia pendukung demokrasi untuk mewujudkan satu pemerintahan yang terbuka, efektif dan efisien. Namun sebelum penerapan E-Government, konsep E-Democracy atau yang juga dikenal sebagai Demokrasi Digital tersebut terlebih dahulu menjadi bahan olahan penting para akademisi, technocrats maupun pemerintah-pemerintah di dunia dalam membentuk masyarakat sejahtera yang melibatkan teknologi internet di dunia modern.


Pemerintah dan E-Democracy: Sebuah Kebutuhan Indonesia




Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini, budaya politik Indonesia yang muncul ke permukaan adalah ‘rakyat yang frustasi’ yang menimbulkan krisis kepercayaan karena aspirasi mereka tidak didengar atau terakomodir, bahwa kendaraan-kendaraan politik (baca: parpol) hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan golongan. Dengan demikian internet sebagai salah satu wujud model ruang publik ‘public sphere’ yang idealnya dapat mempertemukan pemerintah dan rakyat diharapkan mampu menjawab persoalan ‘krisis kepercayaan’ tersebut. Salahsatunya dengan lebih meningkatkan perannya dalam memediasi rakyat dan pemerintah, selain mengakomodasi kebutuhan negara melalui fasilitas dan kemudahan dari kemajuan teknologi cyber.

Oleh karena semakin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap peran-peran intitusi-institusi politik tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Partai Politik) dalam menyalurkan aspirasi misalnya, dapat dieliminir, salahsatunya dengan cara lebih aktif memanfaatkan internet untuk menjadi ‘alat pertimbangan politik’ demi mewujudkan demokrasi. Dengan demikian demokrasi digital dapat direalisasikan melalui praktek ‘civil online participation’ salahsatunya adalah lewat penerapan E-Government system, yaitu dengan memanfaatkan internet dan teknologi komputer untuk operational pemerintahan, seperti pelayanan umum yang terkomputerisasi dan difasilitasi lewat dunia maya, dengan harapan bahwa ‘demokrasi lewat dunia maya dapat menjawab kebutuhan bangsa.’


‘E-Government’ Sistem Untuk Indonesia

Bagaimana internet memfasilitasi tumbuhkembangnya diskursus demokrasi menjadi fokus banyak akademisi dan para pembuat kebijakan di dunia dengan dasar pertimbangan bahwa teknologi internet hari ini telah memainkan fungsi-fungsi ganda ‘multiple functions’. Diantaranya, menyoroti proses terbentuknya hubungan kontrol antara pemerintah dan rakyat melalui fungsi ruang publik. Dengan menganalisa peran internet dalam hal hubungan pemerintah dan rakyat di era teknologi modern yang bersumber kepada prinsip demokrasi kita sampai kepada perwujudan sistem E-Government yang dianggap sebagai teknologi untuk politik bangsa.

E-Government system dalam prakteknya di negara-negara maju dan berkembang dapat meminimalisir bahkan menekan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, mensederhanakan birokrasi lewat sistem satu pintu, meningkatkan akuntabilitas pemerintah suatu negara karena keterbukaan via internet sehingga dapat memupuk kembali kepercayaan rakyat, memberi kemudahan akses untuk rakyat dalam pelayanan negara dan dalam memperoleh informasi, memudahkan proses pembuatan kebijakan ‘policy making process’ yang melibatkan interaksi dan komunikasi antara rakyat dengan policy makers dan stakeholders (praktek demokrasi deliberatif), dan tentunya seperti yang sudah diperlihatkan Cina dan India lewat praktek sistem E-Government mereka, dapat menekan tingkat korupsi di suatu negara yang bagi Indonesia adalah suatu masalah sangat krusial dan perlu dicarikan solusinya.

Hal yang penting kemudian untuk menjadi perhatian bersama adalah bahwa penerapan sistem E-Government oleh suatu pemerintahan negara harus disinergiskan dengan kemapanan teknologi dari ‘computer security’ demi menghadapi dinamisasi teknologi global yang mau tidak mau rentan terpolitisasi oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar.


E-Government Indonesia dan Agenda Perubahan

Untuk merealisasikan satu E-Government system, beberapa hal perlu dilakukan terlebih dahulu, demi memaksimalkan fungsi internet untuk kemajuan bangsa. Diantaranya adalah mengembalikan peran pemerintah melalui deregulasi perundang-undangan cyber ICT terkait kebebasan internet. Merekonsepsi Perundang-undangan terkait kejahatan Cyber/cybercrime dalam hal kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat civil dengan mempertimbangkan opini publik. Kemudian memaksimalkan internet sebagai ‘a tool of democracy’ dengan mengaktifkan perannya sebagai ‘alat pertimbangan’ dalam menghasilkan satu keputusan. 

Selain itu Pemerintah juga perlu membuka diri dari pengevaluasian kinerja aparatur negara yang di lakukan masyarakat yang mengaspirasikan ide-ide mereka melalui internet. Saatnya pemerintah merevisi pemikiran-pemikiran ‘lama’ bahwa menerima sepenuhnya aspirasi rakyat sama dengan ‘pemerintah lemah’ dalam artian tidak memiliki konsep tentang apa yang cocok untuk masa depan bangsa. Dalam satu pandangan politik, pemerintah dianggap tidak bertaring jika setiap aspirasi rakyat didengar (Machiavelli dan konsep ‘Strong Government’ misalnya). Tidak melulu mencontek pemerintah-pemerintah asing yang bertahan dalam sebuah pandangan bahwa ‘pemerintah harus kuat demi rakyat.’ Indonesia sebagai bangsa besar harus mampu menunjukan identitasnya sendiri sebagai bangsa dengan ‘pemerintah yang kuat karena rakyat.

Kemudian memperat hubungan antara pemerintah dan akademisi-akademisi potensial dengan ide-ide perubahan mereka tentang negara masa depan. Memaksimalkan peran-peran praktisi IT tanah air dalam hal membentuk Indonesia sebagai bangsa teknologi, serta menjejaki hubungan antara Pemerintah dengan kaum muda yang potensial dalam hal memajukan dunia Teknologi dan Informasi Indonesia, memberdayakan mereka demi menciptakan generasi kokoh Tanah Air, para calon pemimpin bangsa dengan limpahan inovasi teknologi.

3 comments:

Suicidenohand said...

harusnya ada yg bikin biografi kk..dan buat acara NFUW..

Nofia Fitri Undergold Way


Salam Hangat dan salam sukses...

semoga apa yang kita SEMUA cita2kan dapat terwujud :)

Nofia Fitri said...

Wah... jadi terharu sekali... :(

Salam hangat dan sukses juga untuk kamu sayang... :)

Semoga, kalau kita bersama, selalu ada jalan untuk Perubahan dan CITA-CITA... AMIN!!!

Anonymous said...

maju terus mbk Nofia Fitri semaga apa yang di cita2 kan untuk bangsa bisa terlaksana amin :D