Kau mungkin bisa menutup mulutku, menghentikan aksiku, bahkan memenjarakan aku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan kekuatan IDE, karena 'FIKIRAN' ku dapat merubah DUNIA meski dibawah ancaman mu! (Bunga Mataharry)

Dec 28, 2011

Dunia Setelah WIKILEAKS


Oleh: Nofia FITRI

Ketika memperdebatkan demokrasi modern, sungguh aku mencium aura kebebasan di udara. Apakah hacktivist,  jurnalis atau filsuf yang mencita-citakan sebuah dunia masa depan yang damai dapat menggunakan hak-hak mereka untuk berekspresi, berpartisipasi secara bebas melalui ruang-ruang publik yang mereka yakini. Publiknya lah yang layak menilai apakah cara-cara mereka memenuhi etika, karena dalam ruang demokrasi otoritas sesungguhnya adalah ‘opini publik.

Sementara Rick Cook sang hacker-jurnalis dalam novel populernya Wizardry Compiled menekankan “it is never the technical stuff that gets you in trouble. It is the personalities and the politics” Jean-Jacques Rousseau sudah terlebih dahulu menegaskan “politics is neither religion nor morality.” Dari dua kutipan tersebut kita dapat mengambil sekilas ‘pesan’ terkait kasus the whistleblower wikileaks yang menghebohkan dunia baru-baru ini setelah diterbitkannya kabel diplomasi AS serta kasus penyelewengen seksual Julian Assange sang pendiri organisasi pembocor dokumen rahasia-rahasia negara tersebut. 


Kontroversi Wikileaks




Sebagai isu hangat penutup tahun 2011, setelah nyaris menarik perhatian seluruh penduduk bumi, fenomena wikileaks kemudian mendorong prinsip-prinsip tentang freedom, openess, transparancy, muncul kembali ke permukaan, diperdebatkan hingga  mengkrucut menjadi isu tentang mempertanyakan demokrasi. Dalam pembahasan seputar wikileaks paling tidak tercatat beberapa isu penting: cyber-world, jurnalisme-investigasi, pemerintah dan prinsip demokrasi. 

Dalam kalimat pembuka artikel “Wikileaks and Press Freedom yang dipublikasikan  media online German Der Spiegel, sang komentator Thomas Darnst√§dt secara jelas menyatakan “the hunt for WikiLeaks is a greater danger to democracy than any information that WikiLeaks might reveal.” Ketika persoalan wikileaks memuncak maka maka pertanyaannya adalah apakah benar ancaman terhadap wikileaks sama dengan mengancam demokrasi dan kebebasan pers. 

Wikileaks memang menuai kontoversi terkait eksistensi organisasi yang melibatkan banyak pihak dalam kerjanya ini. Tidak sebatas para pelaku cyber (hacktivist), jurnalis dan news media, pemerintah-pemerintah dunia, korporasi-korporasi global, militer, akademisi-intelektual, serta yang terpenting adalah kalangan publik. Fenomena wikileaks adalah sebuah babak baru abad modern dimana kemajuan teknologi cyber berkolaborasi dengan dunia pers mencita-citakan suatu perubahan. Wikileaks adalah dilema yang harus segera dipecahkan” sebagaimana artikel “Wikileaks dan Kerentanan Global” di salahsatu media nasional Jakarta.

Memecahkan kasus wikileaks sama seperti halnya meng-disaasmbler ratusan bahkan ribuan kode dalam bahasa pemprogaman komputer, tampak sulit, namun satu kuncinya adalah ‘koneksi’ menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dan menemukan ‘line’ diantara mereka. Organisasi whistleblower ini didukung oleh komunitas cyber dipelosok dunia yang mensuplainya dengan dokumen-dokumen hasil bocoran dan bekerjasama dengan media-media international. Wikileaks paling tidak terkoneksi secara simultan dengan lima media berkelas international, The Guardian (UK), The New York Times (US), Der Spiegel (Jerman), La Monde (Perancis), dan seperti yang baru-baru ini diberitakan dengan surat kabar Russia Novaya Gazeta. Mekanisme kerja wikileaks adalah mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia negara yang kemudian dapat diakses secara bebas oleh publik dan atas kerasama wikileaks dengan beberapa media, dokumen tersebut dijadikan sources untuk analisis dan kerja jurnalisme investigasi.


Sang ‘Messangger’ Julian Assange

Ketika menyebut wikileaks, satu sosok fenomenal yang nyaris menyabet gelar ‘2010’s man of the year’ versi majalah TIME muncul, sang Australian Julian Assange. Dunia international mengenalnya sebagai pendiri whistleblower kontroversial yang menuai kontroversi luas setelah diterbitkannya dokumen-dokumen penting “Kabel Diplomasi AS.” Sarah Palin boleh saja menyamakan sosoknya dengan Osama, menyerukan kepada Amerika bahkan kepada dunia untuk memburunya. Namun bagi para pendukungnya Assange bagaikan ‘the Real Angel’ sang dewa teknologi, ‘si modern Robinhood,’ ‘tangan Tuhan,’ ‘sang pembawa pesan.’ Assange dalam beberapa biografi yang tersebar disebut sebagai sosok cerdas yang ketika muda sudah berhubungan dengan dunia hacking komputer. Sosok yang berpendirian kokoh ini melihat pemerintah modern sebagai konspirasi dan eksistensi dari kekuatan otoritarian. Kerja-kerja wikilekas sebagaimana ia yakini diharapkan dapat mendorong prinsip keterbukaan dan paling tidak menekan sikap represif Pemerintah otoritarian. Keyakinannya sebagaimana tersurat dalam kutipan berikut:

“To radically shift regime behavior we must think clearly and boldly for if we have learned anything, it is that regimes do not want to be changed. We must think beyond those who have gone before us, and discover technological changes that embolden us with ways to act in which our forebears could not. Firstly we must understand what aspect of government or neocorporatist behavior we wish to change or remove. Secondly we must develop a way of thinking about this behavior that is strong enough carry us through the mire of politically distorted language, and into a position of clarity. Finally must use these insights to inspire within us and others a course of ennobling, and effective action.” (Julian Assange, “State and Terrorist Conspiracies”)


Demokrasi dan Pendewasaan Global

“In a democracy, citizens pass judgment on their government, and if they are kept in the dark about what their government is doing, they cannot be in a position to make well-grounded decisions. Even in non-democratic countries, people have a legitimate interest in knowing about actions taken by the government…We could, however, try to get closer to that ideal. If governments did not mislead their citizens so often, there would be less need for secrecy, and if leaders knew they could not rely on keeping the public in the dark about what they are doing, they would have a powerful incentive to behave better.” (Peter Singer, Der Spiegel)


Kalimat pembuka artikel Peter SingerLet's hope the WikiLeaks cables move us closer to open diplomacy” (Guardian, UK) berbunyi “if citizens are kept in the dark about their government's activities, they cannot hold it to account.” 

Kasus wikileaks sesungguhnya menuntut kita untuk mengkaji ulang demokrasi, apakah demokrasi yang selama ini dibangga-banggakan barat (baca: disponsori Amerika) atau demokrasi versi negara-negara Timur yang lebih berorientasi sosialistik. Yang menarik dari kasus wikileaks tentu saja pembahasan mengenai kebebasan pers, kebebasan  individu dan kebebasan rakyat dalam hal rakyat bebas mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintahnya. Prinsip transparansi atau keterbukaan yang seharusnya dianut pemerintah dan dituntut publik. Dalam artikel ini penulis telah mengurai isu-isu terkait kasus wikileaks untuk kemudian dirangkai menjadi satu kesimpulan, yaitu ‘pendewasaan global.’

Isu-isu seputar dunia yang dibuka wikileaks dalam bocoran-coborannya sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Analysis tentang ketakutan negara-negara Arab terhadap nuklir Iran misalnya, sudah sejak lama menjadi hipotesis para scholasr. Mereka mengungkapkan bahwa negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi mengkhawatirkan Iran yang akan muncul sebagai pemimpin Arab jika memiliki nuklir. Persoalan Arab Saudi terlibat dibalik Agresi Irak pun sudah barang umum dalam diskusi-diskusi lokal mahasiswa politik.

Pertama-tama yang perlu disepakati adalah prinsip tentang demokrasi. Apakah demokrasi yang secara general dikenal dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat-berekspresi, kebebasan pers, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik serta penegakkan the rule of law yang sebagaimana diyakini Berasal dari tradisi Barat sudah bulat dispakati masyarakat dunia. Apakah dalam implementasinya ada satu aturan khusus sehingga demokrasi yang diyakini berdiri pada pondasi yang sama. Jika jawabannya adalah bahwa setiap negara memiliki versi demokrasinya sendiri maka, tiap-tiap mereka harus siap menerima sebuah kenyataan bahwa dalam berdemokrasi diperlukan sikap dewasa untuk bisa menerima konsekuensi demokrasi itu sendiri.

Bagi US misalnya, kasus wikileaks bukan soal freedom dalam demokrasi melainkan suatu tindakan kriminal dengan mencuri dokumen-dokumen rahasia negara dan publikasinya terhadap dunia international justru mengancam demokrasi itu sendiri dengan menyebar ketakutan dan rasa tidak aman bagi warga AS serta aktivitas diplomasinya. Pemerintah AS juga melihat aksi wikileaks ebagai kejahatan cyber (cyber terrorism). Bagaimanapun juga persoalan hukum mengatur kebebasan dalam dunia cyber menjadi satu isu yang selalu hangat diperbincangkan, bahkan sampai saat ini setiap negara masih selalu disibukkan dengan format lengkap dan adil aturan-aturan hukum mereka terkait dunia cyber.

Seperti halnya media-media international ataupun regional cerdas dalam menyikapi kasus wikileaks, sebagai point tersendiri ketika prinsip keterbukaan merangkak naik dalam kurva perpanjangan waktu. Hal lain yang tentu saja sangat penting adalah bahwa prinsip kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, keterbukaan dan transparasi pemerintah adalah bagian dari menengok ‘demokrasi’ lebih dalam. Pemerintah-pemerintah dunia pun menjadi semakin ‘aware’ terhadap sistem-sistem keamanan mereka termasuk strategi-trategi politik yang mungkin saat ini antri menunggu untuk perubahan demi mengamankan posisi pemerintah dalam diplomasi global. Masyarakat international hari ini sudah cukup cerdas menyikapi fenomena global termasuk dokumen-dokumen yang disebarkan wikileaks.

1.      Open Government and Open Society

...the government of the world must be entrusted to satisfied nations, who wished nothing more for themselves than what they had. If the world-government were in the hands of hungry nations, there would always be danger. But none of us had any reason to seek for anything more. The peace would be kept by peoples who lived in their own way and were not ambitious. Our power placed us above the rest. We were like rich men dwelling at peace within their habitations.” (Winston Churchill)


Semakin transparan Pemerintah, semakin terlihat bagaimana public control bekerja. Katakanlah pemerintah berhak memiliki rahasia terkait dengan kerja-kerja politiknya, namun ketika rahasia tersebut sampai kepada publik, pemerintah harus mengoreksi diri bahwa sistem mereka memiliki kelamahan dan harus segera diperbaiki.



2.     Freedom of Press

Just as it is legitimate for the state to keep information secret, it is legitimate for the press to publish information it has succeeded in obtaining from the belly of the state. If the state derives its democratic authority from citizens having comprehensive information, then providing information becomes a civic duty. And breach of secrecy becomes a mark of the quality of a democracy.

"A journalist who sees the WikiLeaks data primarily as an issue of national or, even worse, Western security, has successfully shot himself in the foot -- and dealt a blow to press freedom in the process" (Jakob Augstein,  Freitag).



Tahun 2010 ditutup dengan nafas baru bagi kebebasan pers. Beberapa media menyebut “revolusi journalisme”. Kasus wikileaks sesungguhnya menuntut kita untuk mengkaji ulang demokrasi, apakah demokrasi yang selama ini dibangga-banggakan barat (baca: disponsori Amerika) atau demokrasi versi negara-negara Timur yang lebih berorientasi sosialistik. Yang menarik dari kasus wikileaks tentu saja pembahasan mengenai kebebasan pers, kebebasan  individu dan kebebasan rakyat dalam hal rakyat bebas mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintahnya. Prinsip transparansi atau keterbukaan yang seharusnya dianut pemerintah dan dituntut publik. Dalam artikel ini penulis telah mengurai isu-isu terkait kasus wikileaks untuk kemudian dirangkai menjadi satu kesimpulan, yaitu ‘pendewasaan global.’

Fenomena wikileaks adalah pendewasaan politik global ketika jurnalisme investigasi kembali bergairah ditandai dengan konsistennya media-media international dalam mempublikasikan fakta-fakta dibalik kerja pemerintah. Bahwa mereka yakin publik perlu informasi, menuntut keterbukaan dan media percaya prinsip kebebasan pers tidak dibatasi kekuasan.



No comments: